![Belanja Daerah Bakal Dibayar Real Time](https://koran-jakarta.com/images/article/phpovme3g_resized.jpg)
Belanja Daerah Bakal Dibayar "Real Time"
![Belanja Daerah Bakal Dibayar Real Time](https://koran-jakarta.com/images/article/phpovme3g_resized.jpg)
JAKARTA-Sistem Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online dan real time. Hal ini merupakan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Ini hari bersejarah bagi Pemprov DKI Jakarta karena yang diluncurkan adalah sebuah terobosan inovasi. Jadi, pembayaran belanja dan pajak pusat ini sekarang dilakukan secara secara online dan real time. Yang dikerjakan ini real time, pada saat itu juga kita transaksi dan saat itu juga ini langsung dibayarkan," ujar Anies, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kamis (31/1).
Kebijakan ini, kata Anies, diharapkan bisa meningkatkan kinerja Pemprov DKI jakarta menjadi lebih efisien dan efektif, serta akuntabilitas publik pun semakin baik. Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui SP2D secara online dan real time ini menjadi keunggulan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pembayarannya melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga lebih transparan.
"Maka, semakin sedikit proses yang berbelit-belit, dari seluruh proses itu ada tujuh tahapan yang dipangkas. Nanti akan dilakukan di seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, semua SKPD-UKPD. Maka, ini akan membuat proses kerja kita jauh lebih efisien dan efektif. Bagi Pemerintah Pusat pun jauh lebih baik karena mereka akan menerima update-nya itu," kata Anies.
Dia mengatakan, SP2D baru pada aspek pengeluaran. Ke depan, aspek pajak pun akan dilakukan terobosan serupa. Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan e-cashless, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-kinerja, dan lainnya dalam proses pemerintahan.
"Saya berharap kita semua serius untuk terus berinovasi. Ini tentu saja akan membuat apa yang kita kerjakan semakin lengkap. Tadi saya saksikan sendiri peragaannya. Ini kerja bersama Pemprov DKI Jakarta (BPKD DKI), Bank DKI juga dengan Dirjen Pajak (Kementerian Keuangan)," jelasnya.
Dia juga mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah berkoodinasi serta berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta dan PT. Bank DKI untuk menyiapkan progress kebijakan Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui SP2D online dan real time di BPKD Provinsi DKI Jakarta. pin/P-5
Redaktur : M Husen Hamidy
Komentar
()Muat lainnya