Bebaskan Keuangan Negara dari Jeratan Utang BLBI

Untuk itu, harus ada langkah berani menghentikannya," kata Awan saat dihubungi, Kamis (13/7). Menurut Awan, salah satu langkah menghentikannya adalah moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sekitar 70 triliun setiap tahun. "Rekayasa anggaran ini mesti dihentikan.

Sebab, selain sudah terlalu lama, juga menghabiskan anggaran negara dan membuat kapasitas APBN jadi tersandera," jelas dia. Seperti dikabarkan, Wapres, Jusuf Kalla, mengungkapkan ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah.

Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Dia mengatakan Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi 1997-1998 akibat kredit macet perbankan.

Jika kerugian dikonversi ke rupiah pada tahun itu sangatlah besar. Kesalahan pemerintah adalah melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total 600 triliun rupiah.

"Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini, itu nilainya setara bisa sampai 3.000 triliun rupiah," papar Wapres. Kesalahan kedua adalah pemberian subsidi yang sangat besar, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) pada 2013-2014 dengan nilai 400 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....