Bebaskan Keuangan Negara dari Jeratan Utang BLBI

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan guna menghindari krisis keuangan negara berkepanjangan akibat kebijakan keliru masa lalu, yang membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga, pemerintah sebaiknya menata kembali pengelolaan anggaran sesuai dengan kemampuan yang ada.

Untuk itu, pemerintah mesti berani membebaskan keuangan negara dari jeratan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama 19 tahun terakhir membuat kapasitas APBN untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyat menjadi terbatas.

Pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengungkapkan ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah.

"Kebijakan salah itu adalah pengalihan utang BLBI kepada negara dan anggaran subsidi yang besar. Nah, kalau kebijakan salah itu segera dihentikan tentu tidak akan sebesar sekarang.

Untuk itu, harus ada langkah berani menghentikannya," kata Awan saat dihubungi, Kamis (13/7). Menurut Awan, salah satu langkah menghentikannya adalah moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sekitar 70 triliun setiap tahun. "Rekayasa anggaran ini mesti dihentikan.

Sebab, selain sudah terlalu lama, juga menghabiskan anggaran negara dan membuat kapasitas APBN jadi tersandera," jelas dia. Seperti dikabarkan, Wapres, Jusuf Kalla, mengungkapkan ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah.

Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Dia mengatakan Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi 1997-1998 akibat kredit macet perbankan.

Jika kerugian dikonversi ke rupiah pada tahun itu sangatlah besar. Kesalahan pemerintah adalah melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total 600 triliun rupiah.

"Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini, itu nilainya setara bisa sampai 3.000 triliun rupiah," papar Wapres. Kesalahan kedua adalah pemberian subsidi yang sangat besar, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) pada 2013-2014 dengan nilai 400 triliun rupiah.

Nilai itu setara 25 persen dari total APBN. Dalam sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, subsidi mencapai 3.000 triliun rupiah. Kebijakan keliru tersebut, terutama soal utang BLBI, menyebabkan utang negara saat ini mencapai hampir 4.000 triliun rupiah.

Tahun ini, pemerintah akan menarik utang baru lagi lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar 467 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat rapat kerja Banggar DPR dengan Pemerintah, kemarin, menyampaikan pemerintah telah menarik utang sebesar 207,8 triliun di semester I-2017.

Eksekusi Hukum

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam, mengatakan pemerintah mesti mempercepat penyidikan secara tuntas kasus BLBI, menagih utang debitur BLBI yang belum melunasi kewajibannya, dan menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI.

"Memang kompleks karena pasti ada dimensi politik yang mengikuti. Pasti akan banyak variabel yang akan berpengaruh pada eksekusi hukum BLBI. Namun penting bagi negara untuk menginvestasikan kebenaran sejarah itu," kata dia.

Menurut Surokim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan menunda-nunda lagi penyidikan kasus BLBI yang sudah dijalankan.

Semakin ditunda pengusutan makin menumpuk dan nanti akan semakin sulit penuntasannya. Padahal, lanjut dia, kejahatan BLBI itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Suatu saat pasti akan meledak juga.

"Generasi mendatang semestinya dimudahkan dan ditunjukkan sesuatu yang benar, agar mereka bisa menjadikan negara ini lebih baik," tukas dia.

Awan menambahkan kebijakan keliru utang BLBI menyebabkan pengelolaan anggaran pemerintah makin bergantung pada utang karena pemerintah harus menerbitkan SBN untuk membayar bunga utang lama seperti bunga obligasi rekap.

"Pengelolaan anggaran jadi terbuai dengan utang. Sektor tradable yang seharusnya dijaga kinerjanya jadi menurun. Makanya, ketika terjadi perubahan global, perekonomian kita jadi mudah goyang," jelas dia. YK/SB/ahm/WP