Bawaslu Terima 75 Laporan Pelanggaran Administrasi

Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Yusti Erlina mengatakan rakernis penanganan pelanggaran pemilu 2024 menjadi forum yang paling tepat untuk membahas dan menangani persoalan laporan dan temuan tersebut.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh provinsi sampai dengan Oktober 2022 Bawaslu telah menerima 75 laporan dan sekarang sudah bertambah beberapa laporan pelanggaran administrasi yang tentunya harus ada kepastian hukumnya," kata Yusti.

Kuota KPPS

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan kuota bagi mahasiswa yang ingin menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum 2024.

"Misalkan anggota KPPS 7 orang, nanti tidak semuanya dari mahasiswa, nanti akan direkrut terbuka tapi ada hasil kerja sama dengan kampus, ada semacam kuotanya, ada penugasan di KPPS yang akan diisi teman-teman mahasiswa," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, di Jakarta, Kamis.
Halaman Selanjutnya....