Bawaslu Sinergikan Berbagai Institusi Pengawas Pemilu

Aspek yang sangatpenting dalam pelaksanaan pemilihan, baik Pilkada maupun Pemilu legislatif adalah pengawasan. Jika pengawasan dilakukan dengan tepat, kualitas pemilihan makin tinggi.

Jakarta - Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengawasan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bekerja dengan instrumen Alat Kerja Pengawasan. Adapun dalam mengawasi pelaksanaannya, salah satu rujukan Bawaslu adalah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang diluncurkan pada November 2017 lalu.

"Untuk mencegah kerawanan dan potensi pelanggaran terjadi, Bawaslu juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan Pengawasan Pemilu. Bukan hanya lembaga negara, tapi juga dengan masyarakat sipil," ujar Keua Bawaslu, Abhan dalam acara diskusi tentang capaian Bawaslu selama 2017 dan proyeksi Bawaslu 2018, di Jakarta, Kamis (25/1).

Adapun lembaga-lembaga digandeng Bawaslu antara lain; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi , Gerakan Pramuka, Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Selain itu, Bawaslu juga bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi," ujar Abhan. Sebagaimana diamanatkan undang-undang, Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Hal itu didesain dalam PusatPengawasan Partisipatif yang tertuang dalam tujuh program, yaitu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif, Pengabdian Masyarakat Dalam Pegawasan Pemilu, Pengelolaan Media Sosial, Pojok Pengawasan dan Pramuka Pengawas (Saka Adhyasta) Pemilu.
Halaman Selanjutnya....