Bappenas Dorong K/L Manfaatkan Sumber Pembiayaan Non-APBN

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan akan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi meskipun Pemerintah melakukan efisiensi dengan shifting (pengalihan) anggaran dari berbagai sektor ke pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam rapat pimpinan untuk optimalisasi membahas program prioritas kementerian/lembaga (K/L), seperti dikutip Antara dari keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (9/2) mengatakan akan mendorong K/L agar dapat memanfaatkan sumber pembiayaan non APBN, seperti hibah dan investasi luar negeri.

Dalam kesempatan itu, dia menekankan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditandatangani Presiden, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L harus disesuaikan oleh Bappenas karena adanya bertanggung jawab terhadap K/L yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Putut Satyaka menerangkan bahwa pihaknya wajib menindaklanjuti dan menjaga program Prioritas Nasional, khususnya terkait prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, air dan energi, pendidikan, kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan hilirisasi.

Direktur Eksekutif Indef, Indef, Esther Sri Astuti mengatakan pada akhirnya K/L akan mengandalkan pembiayaan non APBN seperti hibah dan investasi karena mereka sudah membuat proyeksi dan target tertentu.

“Jika pendanaan hibah maka tidak apa apa, tetapi kalau pembiayaan dari pinjaman yang harus hati hati karena meningkatkan utang luar negeri,” kata Esther.

Diminta terpisah, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, efisiensi anggaran jika tidak dilaksanakan secara efektif akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Kebijakan tersebut kata Badiul juga berisiko meningkatkan kebergantungan pada pihak eksternal. Tentu, bukan perkara mudah bagi kementerian untuk menarik pembiayaan baik dalam bentuk hibah maupun investasi. Sebab, dua skema itu sering memiliki persyaratan yang bisa memengaruhi kedulatan kebijakan nasional.

Misalnya dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta bisa saja memiliki kepentingan yang selalu sejalan dengan prioritas pemerintah.

“Pembiayaan non-APBN perlu dikelola dengan transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi,”tegasnya.

Tidak kalah penting, Pemerintah harus menghindari penggunaan skema utang misalnya dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga lainnya. Ini untuk menghindari penambahan utang negara dan menjaga stabilitas APBN agar tidak terkuras untuk membayar pokok dan bunga utang.

“Bappenas perlu memastikan bahwa sumber pembiayaan non APBN yang diusulkan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan tidak menimbulkan kebergantungan pada pihak lain,” katanya.

Dorong Pertumbuhan

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan, dalam tataran teoritis sebenarnya ketika pemerintah melakukan penyesuaian atau penghematan maka dorongan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah terhadap ekonomi secara umum akan menurun.

“Inpres yang baru-baru dikeluarkan Pemerintah memang berpotensi menekan belanja Pemerintah jika tidak diikuti dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjadikan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Rendi.

Realokasi anggaran katanya harus dipastikan diterima oleh pos-pos yang memang memberikan efek pengganda terhadap perekonomian.

“Jadi kita bicara bagaimana kemudian Pemerintah menyalurkan realokasi pada pos seperti bantuan sosial, subsidi atau pos seperti makan bergizi gratis dengan catatan makan bergizi gratis ini memang digunakan sekali lagi atau melibatkan UMKM yang memang secara proporsi bisa memberikan efek terhadap ekonomi secara umum,” kata Yusuf.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Mangkubumi, mengatakan meskipun terjadi pengalihan anggaran dan pengetatan belanja, pengusaha daerah harus tetap mampu melihat peluang dari setiap potensi yang ada.

“Kadin DIY bersama pemerintah daerah telah bertekad untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan secara bertahap menumbuhkan ekonomi hingga 8 persen. Ini tidak bisa dilakukan jika kita hanya bergantung pada APBN. Kita harus kreatif dalam melihat peluang dan berinvestasi di sektor-sektor yang masih terbuka,” kata GKR Mangkubumi saat membuka rapat pleno Rapimda Kadin DIY, Minggu (9/2) di Jogja Expo Center.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah proyek-proyek nasional yang sedang berjalan di sekitar DIY, seperti jalan tol Yogyakarta-Semarang dan Yogyakarta-Solo. Menurutnya, para pengusaha daerah dapat menyusun usulan dan berinvestasi di rest area sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

“Rest area ini bisa sangat kreatif, bahkan tidak sekadar tempat makan dan minum. Bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata, pusat olahraga, atau tempat istirahat yang memiliki nilai lebih bagi pengguna jalan tol. Anggota Kadin harus berpikir inovatif dalam melihat peluang ini,” tegasnya.

Selain itu, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), GKR Mangkubumi menekankan bahwa pengusaha DIY harus mengambil peran dalam rantai pasokan, terutama dalam penyediaan bahan pangan seperti daging ayam, kambing, dan sapi.

“Jangan sampai kebutuhan MBG di DIY justru dipasok dari luar daerah. Kita punya banyak potensi di sektor peternakan, jadi pengusaha DIY harus bisa bekerja sama dan berinvestasi secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan ini,” jelasnya.