Banyak Politikus yang "Sontoloyo"

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah teperdaya dengan ucapan para politisi. Sebab, banyak politisi yang memang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat.

"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang 'sontoloyo'," kata Jokowi saat menghadiri pembagian 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (22/10). Presiden menambahkan dirinya tidak ragu menyampaikan hal tersebut agar semuanya bisa mengetahuinya dan tidak terjebak dengan apa yang disampaikan oleh para politikus.

"Saya ngomong apa adanya saja. Sudah, marilah kita saring, kita filter, mana yang benar, mana yang enggak benar. Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik. Sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," tutur Presiden.

Apalagi, lanjut Presiden, negara Indonesia adalah negara besar dengan keanekaragaman yang perlu dijaga. Terutama, sudah masuknya tahun politik. "Dengan 263 juta penduduk, 17 ribu pulau, 514 kab/kota dan 34 provinsi. Negara kita negara besar. Marilah kita jaga ukhuwah islamiah, ukhuwah watoniah kita. Jangan sampai terpecah karena pilihan gubernur, bupati, pilihan presiden," papar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta kepada semua pihak, terutama para politikus agar tidak mencampuradukkan persoalan dana kelurahan dengan isu politik. Sebab, keinginan pemerintah mengeluarkan dana kelurahan semata- mata untuk kepentingan masyarakat luas. "Banyak Pak Lurah di sini, ada yang namanya dana desa, tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan.

Dana desa itu hanya untuk kabupaten, kalau dana kelurahan itu untuk kota. Karena di Indonesia ada kurang lebih hampir 100 kota. Jadi, bukan hanya di desa saja, tapi kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, jalan di kampung- kampung, tapi kok rame. Saya juga heran," katanya.

Komitmen Pemerintah

Dijelaskan, program dana desa dan dana kelurahan merupakan komitmen pemerintah untuk masyarakat. "Semua itu untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubunghubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, enggak rampung-rampung kita ini," ucap Presiden.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dana kelurahan sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Anggarannya diambil dari dana desa.

Dana desa yang jumlahnya 73 triliun rupiah pada tahun 2019, sebanyak 3 triliun rupiah dipotong dan dialihkan untuk dana kelurahan. Dana desa itu tetap naik dari 60 triliun rupiah menjadi 70 triliun rupiah sesuai dari perkembangan dan kapasitas dari desa.

fdl/AR-2