Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Lembaga Pemilu -- Perlu Komitmen dan Keberpihakan DPR

Banyak Hambatan untuk Perempuan Berkiprah

Foto : Istimewa

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana

A   A   A   Pengaturan Font

FISIP UI didukung Department of Foreign Affairs and Trade Australia serta mitra pelaksananya International Foundation for Electoral Systems sedang melaksanakan program "Perempuan Memimpin 2021." Tujuan utama program mau meningkatkan jumlah wakil perempuan di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Peserta program dilatih mengikuti proses seleksi penyelenggara pemilu.

Harapannya, lanjut Aditya, program tersebut dapat mendorong kandidat perempuan ikut serta dalam proses seleksi, sehingga 30 persen wakil perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu dapat tercapai. Program ini pernah dilakukan pada tahun 2016. Dua lulusan program terpilih sebagai komisioner KPU, Evi Novida Ginting, dan Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu). Sebagian alumni lain tersebar sebagai penyelenggara pemilu tingkat lokal.

Komprehensif

Sementara itu, terkait jadwal pemilu, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, minta pemerintah mengkaji lebih komprehensif. Pemerintah telah mengusulkan pelaksanaan pemilu pada 15 Mei 2024. "Saya akan mendukung usul pemerintah bila pertimbangannya logis dan tidak berhimpitan dengan tahapan pilkada," kata Guspardi.

Dia menjelaskan, Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu segera bertemu untuk membahas. "Fraksi-fraksi DPR tetap bisa mengusulkan jadwal dengan argumentasi kuat," ujarnya. Guspardi menambahkan, jika pemilu diselenggarakan 15 Mei 2024, tahapannya menjadi kurang dari 20 bulan. Padahal UU menyatakan, KPU mempunyai waktu paling lambat 20 bulan untuk mempersiapkan tahapan dan pelaksanaan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Haryo Brono

Komentar

Komentar
()

Top