Bantuan Pangan Tidak Bisa Kurangi Kemiskinan

Jika demikian, terang Dwi, maka penurunan kemiskinan kembali kepada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sejauh mana APBN kita kuat. Apakah APBN kita mampu menyalurkan bansos/bantuan pangan sepanjang tahun dengan nilai fantastis demi menekan angka kemiskinan tadi," kata Andreas.

Selain sangat bergantung pada anggaran, jika pemerintah terus menggunakan model pendekatan bantuan dalam menekan angka kemiskinan, maka cara tersebut tentu tidak produktif, baik dari sisi anggaran maupun juga dari sisi pemberdayaan masyarakat.

Hal yang perlu dicermati lagi, papar Dwi, adalah jumlah rumah tangga petani itu meningkat dua juta lebih pada periode 2019-2024. Hal itu linear dengan jumlah kesempatan kerja yang hilang di sektor formal.

"Banyak pekerja formal kita yang jadinya tidak bekerja dan jumlahnya sekitar dua juta lebih dan mereka menjadi petani. Ini yang menambah beban di sektor pertanian, sementara di sisi lain jumlah usaha tani itu menurun," paparnya.

Dari data itu bisa dikatakan, pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di sektor industri. Akibatnya, rumah tangga petani yang bertambah inilah yang menurut Dwi banyak menikmati bansos/bantuan yang dibagikan. Padahal jika pemerintah ingin mengurangi beban sektor pertanian maka yang harus dilakukan ialah dengan memperbanyak kesempatan kerja.
Halaman Selanjutnya....