Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video
Program Pelindungan Sosial

Bansos Hanya Solusi Sementara Cegah Penambahan Penduduk Miskin

Foto : Sumber: BPS
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Klaim Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai dana perlindungan sosial yang dinilai mampu menekan perburukan angka kemiskinan dinilai sebagai penafsiran yang kurang tepat. Sebab, seolah dengan subsidi untuk masyarakat bawah itu telah mampu menghambat jumlah orang miskin semakin bertambah. Padahal, kemiskinan masih tampak di depan mata dan jumlahnya sudah banyak sebelum program tersebut dijalankan.

Pakar Sosiologi dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, yang dihubungi Rabu (21/7), mengatakan pemerintah harus melihat kenyataan bahwa sebenarnya kemiskinan makin meningkat sehingga perlu ada langkah pengentasan kemiskinan yang lebih subtanstif daripada sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara.

"Realitasnya bahwa masyarakat yang justru masuk dalam zona kemiskinan justru secara kuantitas meningkat. Kemudian, mereka juga mengalami pendalaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi. Jika secara kuantitas meningkat maka data bahwa perlindungan sosial bisa menekan pertambahan angka kemiskinan bisa jadi pada sebagian kecil masyarakat miskin," kata Imron.

Namun secara agregat, angka faktual kemiskinan bisa agak jauh di atas data tersebut. Kondisi dan situasi masyarakat miskin saat ini sangat membutuhkan upaya-upaya untuk keluar dari situasi yang dihadapi bukan hanya dengan program bansos.

Sementara rekannya yang juga pakar sosiologi dari Universitas Brawijaya, Malang, Anif Fatma Chawa, mengatakan untuk melihat kemiskinan, pemerintah perlu memperbaiki data yang dijadikan dasar, mengingat kemiskinan masih tampak di depan mata.

"Memang Bantuan Sosial Tunai (BST) diperlukan untuk membantu orang miskin dalam situasi pandemi seperti ini. Tetapi harus dilihat, sebelum pandemi sekalipun, kemiskinan tampak jelas, apalagi sekarang," kata Anif Fatma Chawa.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang sebenarnya, data yang diambil harus berkualitas dan satu pintu. Terkadang dari dinas sosial dan dinas kesehatan berbeda. Seharusnya data diambil dari level paling bawah, yaitu di tingkat RT terus naik ke atas, tetapi kemampuannya tidak sama, sehingga akhirnya pemerintah memakainya secara umum.

"Data yang kurang valid ini menimbulkan tumpang tindih bantuan, ada yang menerima lebih dari satu program, ada yang sama sekali tidak dapat. Ini dapat menimbulkan permasalahan sosial baru," tutur Anif.

Level Terburuk

Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Rabu (21/7), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) Covid-19 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Sosial (PEN) berhasil menahan tingkat kemiskinan Indonesia tidak mencapai level terburuk yang diperkirakan Bank Dunia, yakni 11,2 persen dari total penduduk pada 2021.

"Bahkan karena pemulihan ekonomi, angka kemiskinan sudah mulai menurun kembali," klaim Menkeu.

Persentase angka kemiskinan jelas Menkeu, sempat meningkat hingga double digit yaitu 10,19 persen pada September 2020 dari 9,22 persen pada September 2019 seiring dengan merebaknya wabah Covid-19. Namun, tingkat kemiskinan kembali menurun 0,05 persen ke level 10,14 persen pada Maret 2021. n SB/YK/E-9


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top