Bank Harus Permudah Kredit UMKM

Jakartata - Perbankan nasional harus dapat mempermudah akses permodalan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Sebab, UMKM selama ini sering kesulitan mendapatkan modal dari bank karena sulit memenuhi syarat kelayakan memperoleh pembiayaan atau creditworthiness yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.

"Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, aset yang dimiliki UMKM umumnya tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank sehingga akhirnya membuat mereka dikenai bunga tinggi.

Sementara itu, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Assyifa Szami Ilman berpendapat usaha skala kecil dan mikro masih sulit mendapatkannya, dan usaha skala menengah yang berkesempatan lebih besar mendapatkan KUR. Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah dalam empat tahun terakhir terus memangkas suku bunga KUR dari 22 persen menjadi hanya tujuh persen saat ini.

"Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan, di Jakarta, pekan lalu.

Sedangkan bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi umat, pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro, serta melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Penyaluran KUR

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR hingga 31 Juli 2018 mencapai 79,2 triliun rupiah atau 67,6 persen dari target penyaluran 117,08 triliun rupiah. "Penyaluran KUR sampai 31 Juli 2018 sebesar 79,2 triliun rupiah," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, di Jakarta, belum lama ini.

Iskandar menjelaskan penyaluran KUR ini masih didominasi untuk skema KUR Mikro sebesar 63,5 persen, diikuti dengan skema KUR kecil 36,2 persen dan KUR untuk TKI 0,4 persen. Kinerja tersebut, lanjutnya, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil di Tanah Air.

Pencapaian KUR ini juga didukung oleh 3.209.569 debitur serta terjaganya tingkat kredit bermasalah atau NPL pada kisaran 0,01 persen. Berdasarkan wilayah, Jawa masih mendominasi penyaluran KUR sebesar 54,9 persen, diikuti Sumatera 19,4 persen, Sulawesi 10 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 6,4 persen, serta Maluku dan Papua 2,2 persen.

Ant/E-10