Bank Dunia Catat Warga Miskin di Indonesia Bertambah 13 Juta Orang

Ketentuan baru Bank Dunia terkait hitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022, membuat 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia jatuh miskin.

Dalam laporannya bertajuk "East Asia and The Pacific Economic Update October 2022" basis perhitungan Bank Dunia didasarkan pada PPP 2017, yang dimaksudkan untuk lebih mencerminkan harga yang berlaku serta peningkatan garis kemiskinan di berbagai negara.

Atas dasar perubahan ini, merujuk pada Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi 2,15 dolar AS per orang per hari atau sekitar Rp32.812 dari yang sebelumnya 1,90 dolar AS pada PPP 2011.

Dalam laporan yang dipublikasi pada Rabu (28/9) itu, Bank Dunia juga merevisi batas penghasilan menengah ke bawah dari 3,20 dolar AS pada PPP 2011 menjadi 3,65 dolar AS, sementara Sementara itu, batas penghasilan kelas menengah ke atas dinaikkan dari 5,50 dolar AS menjadi 6,85 dolar AS per orang per hari.

Dengan batas baru yang ditetapkan, Bank Dunia mencatat jumlah orang miskin di Asia meningkat sebesar 33 juta dan 174 juta orang kelas menengah atas di Asia turun kelas.

Perubahan ini didorong oleh peningkatan kemiskinan di dua negara, yakni Tiongkok dan Indonesia. Kedua negara ini bersama-sama menyumbang lebih dari 85 persen peningkatan daerah dalam jumlah penduduk miskin.

Di Indonesia sendiri, tercatat ada 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia turun level menjadi miskin. Sedangkan, di Tiongkok sebanyak 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.

Sementara untuk kelas menengah atas, Bank Dunia mencatat sebanyak 27 juta orang di Indonesia dan 115 juta orang di Tiongkok turun kelas.

Bank Dunia mencatat garis kemiskinan untuk menentukan kelas menengah diambil dengan menggunakan median dari garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas.

"Kenaikan harga akan membuat kemampuan daya beli berkurang dan meningkatkan angka kemiskinan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.