Bangun Papua dengan Hati

Lama tidak terdengar lagi kabar berita tentang Papua, tiba-tiba saja dalam Sidang Majelis Umum PBB, pekan lalu, Perdana Menteri salah satu negara di Pasifik, Vanuatu, Bob Loughman, mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua. Melalui Perwakilan Diplomatnya, Silvany Austin Pasaribu, Indonesia menggunakan hak jawabnya dengan mengatakan bahwa tuduhan itu sebagai hal yang memalukan bagi Vanuatu dan meminta negara tersebut tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

Masalah Papua akan tetap menjadi komoditas menarik bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar masalah Papua tidak menjadi agenda tahunan dan seperti kaset yang diputar tiap tahun, pemerintah harus menyelesaikan beberapa masalah mendasar yang menjadi sumber konflik di Papua.

Pertama, diskriminasi. Itu salah satu masalah dasar dan buktinya kejadian di Surabaya. Kedua, pelanggaran HAM. Selalu berulang sejak zaman Orde Baru. Ketiga, kegagalan pembangunan. Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan kondisi kemiskinan yang semakin tinggi di wilayah yang mayoritas masyarakatnya orang asli Papua. Sungguh ironi karena Otoritas Khusus sudah hampir 20 tahun, tapi kok tidak ada perubahan.

Selain itu, perlu ada solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Salah satu solusi jangka pendek adalah dialog dengan pendekatan hati. Mereka butuh kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa.

Jangka menengah, memberi kesempatan lebih luas lagi kepada putra-putri terbaik Papua menduduki posisi penting, baik di pemerintahan, BUMN, dan di perusahaan swasta. Di Freeport yang 51 persen sahamnya sudah dikuasai pemerintah, beri kesempatan mereka menduduki salah satu posisi direksi.
Halaman Selanjutnya....