Bangun Ekonomi yang Adil dan Merata untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA - Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi Universitas Airangga (Unair), Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, pemerintah harus mengupayakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata.

"Problem kemiskinan di Indonesia bersifat struktural karena bisnis dikuasai golongan elite yang minoritas, ini yang membuat kesempatan orang miskin yang ingin naik kelas sulit, karena secara akses mereka akan terhalang," kata Bagong.

Mereka tidak punya koneksi yang bisa diandalkan untuk alternatif bergantung. Strategi dan program-program yang ada harus secara efektif dan memihak masyarakat miskin. Dia pun mengusulkan agar masyarakat miskin perlu mendapat subsidi yang berbentuk aset. Sebab, kalau dana atau modal yang diberikan, dikhawatirkan akan cepat habis. Aset lebih sustainable untuk memutar perekonomian kaum menengah ke bawah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya, Harry Seldadyo, dalam diskusi dengan tajuk Refleksi Demokrasi Indonesia, yang digelar Universitas Atmajaya, Senin (23/9), mengatakan fenomena ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dinilai sangat berbeda dengan pola yang umumnya berlaku secara global.

Secara global, apabila demokrasi dan dinasti itu berjalan beriringan maka pengaruh demokrasi akan makin kuat mengendalikan dinasti sehingga berimplikasi pada kesetaraan (equality), baik sosial maupun ekonomi. Harry mengatakan di Indonesia ketika demokrasi dan dinasti berjalan bersama maka justru ketimpangan itu semakin lebar. "Itu yang terjadi di Indonesia selama reformasi hingga sekarang," kata Harry.
Halaman Selanjutnya....