Bangun Ekonomi yang Adil dan Merata untuk Atasi Ketimpangan

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Amalinda Savirani, pada diskusi yang sama mengatakan rezim sekarang di satu sisi memang jor-joran, tetapi di sisi lain mengambil lahan rakyat seperti program food estate di Merauke yang menurut banyak ilmuwan bakal kembali gagal. Sebelumnya, peneliti Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan, ketimpangan masih menjadi problem struktural yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial lainnya seperti halnya kemiskinan dan pengangguran.

Ketimpangan tersebut secara personal mewujud dalam ketimpangan pendapatan dan pemilikan aset/lahan, sedangkan secara sistemik berupa ketimpangan dalam produksi, distribusi (tata niaga), dan pasar. "Implikasinya adalah ketimpangan dalam pemilikan uang di rekening tersebut," jelas Awan Awan mengatakan bahwa masalah ketimpangan dan kemiskinan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan bansos (bantuan sosial).

"Problem struktural terangnya semestinya diselesaikan secara struktural juga melalui demokratisasi perekonomian, bukan dengan bansos,"tukasnya. Adapun konkret demokratisasi ekonomi itu ialah redistribusi aset/lahan produksi untuk rakyat sesuai amanat reformasi agraria, demokratisasi BUMN, revitalisasi koperasi sejati serta redistribusi pendapatan melalui upah layak dan adil untuk pekerja dan saham untuk pekerja.

Tidak Ada Sinergi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan 60 persen produk domestik bruto (PDB) disumbang oleh sektor informal atau UMKM dan 90 persen tenaga kerja juga diserap oleh sektor informal atau UMKM.
Halaman Selanjutnya....