Bahrain Gelar Pemilu Tanpa Kandidat Oposisi, Aktivis: Raja Hamad Tetap Pegang Kendali

DUBAI -Warga Bahrain menuju tempat pemungutan suara (tps) pada Sabtu (12/11). Namun meski jumlah kandidat yang bersaing untuk mendapatkan kursi mencatat rekor, adanya larangan kandidat oposisi tidak akan membawa perubahan berarti, kata kelompok pembela hak asasi manusia.

Lebih dari 330 kandidat, termasuk 73 wanita, bersaing untuk merebut 40 kursi dewan perwakilan- majelis rendah parlemen yang menasihati Raja Hamad bin Isa al-Khalifa yang telah memerintah sejak ayahnya meninggal pada Maret 1999.

Jumlah tersebut naik dari 293 orang - termasuk 41 perempuan - yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dalam pemilihan terakhir pada 2018.

Tetapi negara yang diperintah oleh dinasti Sunni itu melarang dua kelompok oposisi utamanya untuk mencalonkan diri -- partai Syiah Al-Wefaq dan partai Waad sekuler yang dibubarkan pada 2016 dan 2017.

"Pemilihan ini tidak akan menimbulkan perubahan apa pun," kata Ali Abdulemam, aktivis hak asasi manusia Bahrain yang berbasis di Inggris.

"Tanpa oposisi, kita tidak akan memiliki negara yang sehat," katanya kepada AFP.

Pembatasan itu memicu seruan boikot pemiliu yang terjadi lebih dari satu dekade setelah tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pimpinan Syiah yang menuntut reformasi politik pada 2011.

Sejak itu, pihak berwenang memenjarakan ratusan pembangkang - termasuk pemimpin Al-Wefaq Sheikh Ali Salman - dan mencabut banyak kewarganegaraan mereka.

Amnesti International mengatakan Kamis pemungutan suara diadakan di 'lingkungan yang represif'.

"Di Bahrain hari ini, tidak ada oposisi politik yang sejati," kata wakil direktur regional Amnesti Amna Guellali.

Manama menegaskan, "Kerajaan tidak mentoleransi diskriminasi, penganiayaan, atau promosi perpecahan berdasarkan etnis, budaya, atau kepercayaan".

Ia mengklaim Iran, negara tetangganya melatih penyusup dan kelompok bersenjata untuk menggulingkan pemerintah - tuduhan yang dibantah Teheran.