Ayo Dukung Upaya Mewujudkan Kebijakan Keren Ini, Swasembada Pangan dan Energi Jadi Pilar Kedaulatan Bangsa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025–2029. Presiden Prabowo saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025–2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin (30/12), mengatakan upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

“Ini penting saya sampaikan karena upaya untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya,” katanya.

Menurut Kepala Negara, hal itu merupakan makna dasar pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. “Bagaimana kita mau melindungi segenap bangsa kalau tidak bisa jamin makan. Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan,” ujar Presiden. Presiden Prabowo menambahkan, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika pemerintah dan seluruh elemen bangsa berpegang teguh pada nilai-nilai dasar perjuangan dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.

 Ia tegaskan, pemerintahannya berkomitmen penuh untuk membangun kedaulatan nasional berdasarkan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa. Peneliti Mubyarto Institute Yogyakarta, Awan Santosa, menegaskan sebenarnya komitmen swasembada pangan dan energi itu sudah ada, bisa dilihat dari pidato Presiden saat baru dilantik.

Hanya saja yang dinantikan, sejauh mana komitmen itu selaras dengan implementasi baik dalam kebijakan/regulasi maupun level teknis pelaksanaan di lapangan. Menurut Awan, komitmen swasembada pangan itu selalu disampaikan setiap kali ada rezim baru, namun faktanya impor pangan dan impor energi tetap saja meningkat.

Awan berkaca dari tingginya impor beras dalam dua tahun terakhir, padahal komitmen swasembada itu selalu diungkapkan ke publik. Tak hanya itu, yang perlu diperjelas ialah bagaimana strategi tranformasi dan roadmap menuju kedaulatan pangan dan energi tersebut. Peta jalan harus disiapkan agar punya tahapan yang jelas dan tidak kehilangan arah ke depannya.

Perubahan Kebijakan

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan keberhasilan swasembada pangan membutuhkan perubahan kebijakan mendasar, terutama dalam pola subsidi pertanian. “Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, seperti jaringan irigasi, benih unggul, serta subsidi input yang langsung kepada petani merupakan langkah mutlak,” ujar Dwijono.

 Menurutnya, subsidi yang selama ini diberikan kepada pabrik pupuk dan benih perlu diubah menjadi subsidi langsung kepada petani. Langkah ini akan memberikan insentif nyata bagi petani untuk meningkatkan produksi. “Jika petani langsung menerima manfaatnya, mereka akan lebih terdorong untuk meningkatkan produktivitas.

Hal ini telah dilakukan oleh Tiongkok dan terbukti efektif,” imbuhnya. Dalam konteks swasembada pangan, perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi menjadi prioritas utama. Sistem irigasi yang baik akan memastikan ketersediaan air yang memadai untuk kebutuhan pertanian.

Selain itu, distribusi benih unggul yang lebih merata akan meningkatkan hasil panen. Menurut Dwijono, subsidi langsung kepada petani juga akan membantu memotong rantai distribusi yang selama ini dinilai kurang efisien. Dengan subsidi langsung, petani bisa memperoleh pupuk dan benih dengan harga yang lebih terjangkau. “Ini soal efisiensi dan keberpihakan.

 Petani harus merasa bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mendukung mereka,” katanya. Sementara itu, Pengajar Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Ihsannudin, mengatakan untuk mewujudkan swasembada pangan maka pemerintah dapat menggenjot program ekstensifikasi pertanian, terutama di luar pulau Jawa yang ini akan berguna dalam menekan ketimpangan ekonomi.