Awasi Ketat Rekayasa Lalu Lintas Hewan Rawan PMK

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menerbitkan revisi edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak ruminansia. Kewaspadaan tersebut dilakukan melalui rekayasa lalu lintas hewan rawan PMK (HRP).

Khusus HRP dengan tujuan hewan potong dan hewan kurban dari daerah bebas dapat dilalulintaskan untuk melintas/ melewati area tidak bebas dengan memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

"Pemotongan segera dan ternak harus di bawah supervisi Otoritas Veteriner," kata Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan, Tri Satya Putri Naipospos di Jakarta, Rabu (2/6).

Tri Satya juga menyebutkan, selain di bawah pengawasan ketat dan langsung dipotong, kendaraaan atau alat angkut yang digunakan juga harus dibersihkan dan didisinfeksi sebelum dan sesudah membawa HRP. "Kebersihan alat angkut HRP juga harus didisinfeksi dengan cermat, untuk antisipasi penyebaran PMK," katanya.

Adapun Kementan telah mengumumkan status wabah PMK pada hewan ternak di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian sejak 5 Mei 2022, berdampak terhadap pelarangan lalu lintas hewan rentan PMK.

"Dengan pengawasan dan biosekuriti yang ketat, ternak sehat dapat melalui wilayah wabah, tertular dan terduga PMK. Hal ini untuk memenuhi ketahanan pangan dan hari raya kurban nanti," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan, Bambang.

Menurut Bambang, larangan lalu lintas Hewan Rentan PMK (HRP) berupa sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan kuku belah lainnya yang diperuntukkan sebagai bibit/ betina produktif/ bakalan dan siap potong dari area tidak bebas PMK bersifat mutlak.

"Seluruh HRP dari area tersebut wajib lockdown dilarang untuk dilalulintaskan," tegas Bambang.