Awasi Ketat Penerapan Perdagangan Bursa Karbon

JAKARTA - Pemerintah bersama pemangku kepentingan atau stakeholder dalam bursa karbon perlu mengantisipasi berbagai penyelewengan dalam penerapannya. Sebab, penerapan perdagangan karbon masih menjadi hal baru bagi sektoe keuangan di Indonesia.

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana memperingatkan penerapan perdagangan bursa karbon perlu diawasi secara ketat. "Hal ini dikarenakan adanya tantangan bahwa bursa karbon dapat dijadikan sebagai media greenwashing akibat carbon offset, yang mana perusahaan seolah-olah menurunkan emisi karbon, meskipun pada kenyataannya masih menyumbang emisi karbon yang cukup besar," kata dia dalam LPPI Virtual Seminar #95: Bursa Karbon dan Peluangnya bagi Sektor Keuangan Indonesia di Jakarta, Selasa (21/11).

Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon yang dihadirkan sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. Bursa karbon bertujuan menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara guna mengurangi GRK dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon.

Secara resmi, bursa karbon yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia diluncurkan pada September 2023. Produk yang diperdagangkan di bursa karbon meliputi persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha dan sertifikasi pengurangan emisi GRK.

Heru menganggap penerapan bursa karbon di Indonesia akan memperkuat upaya pengurangan emisi karbon dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, dia menyatakan bahwa peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan perdagangan karbon perlu menyadari dan memitigasi tantangan yang ada, seperti fenomena greenwashing, melalui regulasi dalam penyelenggaraan bursa karbon.
Halaman Selanjutnya....