Aturan Dagang Pasca Brexit Picu Kerusuhan di Irlandia Utara

LONDON - Irlandia Utara sudah beberapa hari ini dilanda kerusuhan akibat polemik penerapan aturan imigrasi dan perdagangan yang diperketat sebagai dampak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dan Perdana Menteri Irlandia atau Taoiseach, Michael Martin, menyerukan warga Irlandia Utara tenang usai kerusuhan di kawasan itu.

Menurut Kantor Taoiseach, Martin dan Johnson bertemu Kamis sore (waktu setempat) berbincang tentang perkembangan yang mengkhawatirkan di Irlandia Utara. Dalam perbincangan itu, Martin dan Johnson menekankan bahwa kekerasan tidak bisa diterima dan meminta warga tenang.

"Jalan ke depan adalah melalui dialog dan kerja lembaga Good Friday Agreement. Mereka sepakat bahwa kedua pemerintahan akan terus berhubungan," tambah pernyataan tersebut.

Para pemimpin di Irlandia Utara sebelumnya bersama-sama mengutuk kerusuhan yang berasal dari komunitas pro-Inggris di wilayah tersebut. Kerusuhan itu termasuk berupa serangan bom molotov pada bus yang sedang bergerak. Pihak polisi juga mengatakan sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan paramiliter.

Pemerintah setempat mendesak supaya kerusuhan itu berakhir supaya tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini kerusuhan menyebabkan sejumlah kendaraan dirusak dan dibakar, dan kantor serta aparat kepolisian diserang.

Para penduduk Katolik dan Protestan yang terpisah "Tembok Perdamaian" saling lempar batu, petasan hingga bom molotov. Padahal tembok itu dibuat untuk meredam pertikaian di antara penduduk akibat konflik sektarian.

Kerusuhan itu terjadi karena kelompok penduduk pro-Inggris di Irlandia Utara merasa frustrasi akibat kebijakan baru dalam hal perdagangan selepas Brexit yang dinilai menyulitkan.

Sejumlah kalangan jauh-jauh hari sudah memperingatkan pemerintah Inggris hal itu bisa terjadi dan kembali memantik pertikaian di wilayah yang diliputi konflik lima dasawarsa lalu, atau dikenal dengan julukan masa "The Troubles".

Irlandia Utara masih diliputi konflik sektarian meski pemerintah Inggris dan pemberontak IRA meneken perjanjian damai 23 tahun lalu.

"Pemandangan seperti ini sudah lama tidak kita saksikan di Irlandia Utara, yaitu pemandangan yang bisa menyeret kami kembali ke masa lalu dan saya pikir kita harus bersama-sama bertindak untuk meredam ketegangan," ujar Coveney.

"Hal ini harus segera berhenti sebelum ada korban luka atau meninggal," kata Menteri Urusan Luar Negeri Irlandia Utara, Simon Coveney, dalam jumpa pers di Belfast.

Akan tetapi, para politikus di Irlandia Utara dari kelompok yang berseberangan menuduh satu sama lain sebagai pemicu kerusuhan.

Partai Sinn Fein menuduh Partai Uni Demokratik (DUP) yang mendukung Menteri Besar Arlene Foster memicu ketegangan karena menentang aturan baru perdagangan selepas Brexit dengan alasan menghilangkan jati diri mereka sebagai penduduk Inggris.

Sedangkan DUP mengungkit mereka tidak mempermasalahkan para pendukung Sinn Fein yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan menggelar upacara pemakaman besar-besaran tahun lalu. Mereka juga menuntut kepala Kepolisian Irlandia Utara segera meletakkan jabatannya.

n SB/AFP/P-4