ASN yang Pindah ke IKN Disiapkan Rumah Dinas hingga Tunjangan

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.

"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi, kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas Korpri 2023, di Jakarta, Selasa (3/10).

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi menjelaskan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.

Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.

Oleh karena itu, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.

Terkesan Lebih Rumit

Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit sehingga dibutuhkan pemberian insentif.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, semoga semuanya selesai," katanya.

Sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengatakan Otoritas IKN memprioritaskan kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk pembangunan hunian ASN di IKN Nusantara.

"Saat ini, peluang yang paling besar di IKN adalah sektor perumahan. KPBU yang paling dibutuhkan sekarang adalah hunian untuk ASN di IKN Nusantara," ujar Agung.

Agung mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membangun 47 tower rusun untuk ASN di IKN Nusantara dengan menggunakan skema dana APBN. Pembangunan hunian ASN di IKN Nusantara saat ini menggunakan skema APBN dan KPBU.

Hunian ASN di IKN tentunya harus ditambah dan didukung dengan pembangunan hunian-hunian ASN yang menggunakan skema KPBU dari investor swasta.