Pemilu 2024 -- Birokrasi Jangan untuk Dukung Parpol, tapi Melayani Rakyat
ASN Harus Jaga Netralitas
Foto : ANTARA/Muhammad Arif Hidayat
Pemekaran Kalteng -- Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (24/10). Wakil Presiden RI merespons positif terhadap usulan dari daerah tentang pemekaran Kalimantan Tengah yang saat ini merupakan provinsi terluas di Indonesia, ia mengatakan bahwa saat ini moratorium untuk kebijakan pemekaran wilayah, baik provinsi maupun lainnya, masih berlaku dan belum dibuka, kecuali Papua.
Sementara itu, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan bahwa wilayahnya merupakan tempat yang sangat kondusif dalam memberikan pendidikan kepada santri.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan ASN harus bersikap sebagai seorang negarawan yang melayani masyarakat. Sikap tersebut penting terutama di tengah tahun politik.
"Agar netral mereka harus berjiwa besar melayani publik. Menjadi negarawan tugasnya melayani publik," ujar Ujang, kepada Koran Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, netralitas ASN harus dijaga di tengah tahun politik. Jangan sampai birokrasi digunakan untuk mendukung salah satu peserta Pemilu baik Presiden maupun legislatif.
Baca Juga :
Pilkada di Papua Jadi Atensi Pemerintah Pusat
Ujang menilai, situasi politik saat ini menjadi tantangan tersendiri terhadap netralitas ASN. Menurutnya, banyak ASN yang di balik layar tidak netral agar bisa naik jabatan. "Di kita ini kecenderungannya ASN yang netral justru disingkirkan. ASN yang dukung mendukung itu dapat posisi," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara, Muhamad Ma'rup
Komentar
()Muat lainnya