Asia Pasifik Tidak Akan Dukung Upaya Kobarkan Perang Dingin Baru

» Unilateralisme dan proteksionisme harus ditolak oleh semua negara kawasan.

» Perang berdampak negatif terhadap anjloknya perekonomian dan inflasi tinggi.

BANGKOK - Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, pada Kamis (17/11), mengatakan negara-negara Asia-Pasifik tidak akan mendukung setiap upaya untuk mengobarkan "Perang Dingin baru" di kawasan itu, karena wilayah tersebut bukanlah "halaman belakang bagi siapa pun". Xi malah menyerukan kerja sama yang lebih dalam dan nondiskriminatif di antara negara-negara kawasan.

"Asia-Pasifik bukanlah halaman belakang siapa pun dan tidak boleh menjadi arena kontes kekuatan besar. Tidak ada upaya untuk mengobarkan Perang Dingin baru yang akan diizinkan oleh rakyat atau zaman kita," katanya dalam sambutan tertulis kepada para pemimpin regional dan bisnis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Dalam sambutan yang didistribusikan Kedutaan Besar Tiongkok di Thailand seperti dikutip dari The Straits Times, Presiden Xi juga mendesak kawasan itu untuk mengusahakan "konektivitas dengan standar yang lebih tinggi".

"Tiongkok akan secara aktif meningkatkan saling melengkapi antara Belt and Road Initiative (inisiatif sabuk dan jalan) dan strategi pengembangan pihak lain untuk bersama-sama membangun jaringan konektivitas Asia-Pasifik yang berkualitas tinggi," tambahnya.

Xi sebelumnya direncanakan akan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin internasional minggu ini dan dijadwalkan untuk berbicara di KTT tersebut, tetapi pidatonya dibatalkan karena jadwal yang bentrok. "Unilateralisme dan proteksionisme harus ditolak oleh semua, setiap upaya untuk mempolitisasi dan mempersenjatai hubungan ekonomi dan perdagangan juga harus ditolak oleh semua orang," katanya.

Meskipun dia tidak menyebut Amerika Serikat (AS) secara khusus, kawasan Asia-Pasifik telah mengalami keretakan ekonomi dan politik yang tumbuh antara Tiongkok dan AS yang mengakibatkan meningkatnya ketegangan.

Pada awal pekan ini, dalam KTT Pemimpin Kelompok 20 (G20) di Bali, Xi telah menyerukan pembangunan inklusif dan mengecam "politik kelompok dan konfrontasi blok". Dia juga mengadakan pertemuan yang memecah kebekuan dengan Presiden AS, Joe Biden, setelah berbulan-bulan meningkatnya perang retorika antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan sangat penting menjaga jalur komunikasi yang terbuka antara AS dan Tiongkok untuk menghindari konflik dan lebih bekerja sama untuk menghadapi tantangan seperti krisis iklim dan masalah kesehatan. "Tidak satu pun dari negara kita, atau negara lain mana pun, yang dapat menyelesaikan (tantangan ini) sendirian," kata Blinke pada pertemuan tingkat menteri APEC.

Goyahkan Kepercayaan Masyarakat

Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai, juga mengatakan bahwa dampak geopolitik dan krisis iklim saat ini telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi global, dan APEC berada dalam posisi untuk membangun ekonomi yang lebih tahan lama dan tangguh.

Secara khusus, AS berkomitmen untuk bekerja dengan ekonomi APEC di dua bidang, melindungi lingkungan dan mengatasi tantangan bersama seperti gangguan rantai pasokan dan ketidaksetaraan ekonomi. "Kebijakan perdagangan yang tepat dapat memfasilitasi akses ke barang dan jasa rendah emisi, mempromosikan investasi dan teknologi ramah iklim, serta membantu mendorong perlindungan lingkungan," katanya.

Selama pertemuan tingkat menteri APEC, yang merupakan pendahuluan dari pertemuan para pemimpin APEC, para menteri dari 21 negara anggota sepakat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan saat mereka bekerja menuju kawasan perdagangan bebas di Asia-Pasifik.

Menurut Wakil Perdana Menteri Thailand, dan Menteri Perdagangan, Jurin Laksanawisit, para menteri setuju untuk mendorong model ekonomi Bio Circular Green yang berasal dari Thailand, di mana sains dan teknologi diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan memulihkan lingkungan, dan untuk membantu perkembangan bisnis.

Pengamat Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan pernyataan Xi menggembirakan bagi dunia di tengah perang Russia-Ukraina dan memanasnya suhu politik antara Korea Selatan dan Korea Utara.

"Peperangan berdampak negatif terhadap anjloknya perekonomian dan inflasi tinggi seperti di Eropa dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia," tutur Suhartoko.