AS Tegaskan Komitmennya Lindungi Korsel setelah "Drone" Korut Langgar Perbatasan

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS), pada Senin (26/12), menegaskan komitmennya untuk melindungi Korea Selatan (Korsel) setelah sejumlahdrone(pesawat nirawak) Korea Utara (Korut) melintasi perbatasan Korsel dan Korut.

Militer Korea Selatan mengatakan lima wahana udara tanpa awak milik Korea Utara telah melintasi perbatasan tersebut pada Senin waktu Seoul, Ibu ota Korsel. Sedikitnya satu dari lima wahana itu terdeteksi terbang di atas Seoul utara.

Seperti dikutip dari Antara, seorang juru bicara Badan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan AS sedang melangsungkan kontak erat dengan sekutu-sekutu Korsel untuk mengetahui kondisi menyangkut provokasi terbaru oleh Korut itu.

"Kami mengetahui laporan soal pesawat-pesawat nirawak DPRK terbang melintasi garis demarkasi militer, dan kami berkonsultasi secara erat dengan ROK menyangkut sifat serangan itu," kata juru bicara itu kepada kantor berita Yonhap melalui surat elektronik.

Jubir tersebut mengacu pada DPRK (Demokratic People's Republic of Korea) untuk menyebut nama resmi Korea Utara dan ROK (Republic of Korea) untuk nama resmi Korea Selatan.

"Kami mengakui kebutuhan ROK untuk melindungi integritas wilayahnya. Komitmen AS untuk membela Republik Korea tetap kuat," kata jubir tersebut.

Sebelumnya, Korsel mengatakan mereka mengeluarkan sekitar 100 tembakan saat berupaya menghindarkan kemungkinan warga sipil terkena dampakdroneyang melintas perbatasan.

"Ini jelas merupakan aksi provokasi oleh Korea Utara yang melanggar batas wilayah udara kita," kata seorang pejabat pada Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

"Militer kita mulai sekarang akan melakukan tindakan secara saksama dan tegas terhadap provokasi Korea Utara," katanya.

Uji Coba Balistik

Penyusupan pesawat nirawak itu terjadi setelah Korea Utara melancarkan uji coba peluru kendali balistik dalam jumlah tertinggi tahun ini.

Korut sepanjang 2022 telah menembakkan lebih dari 60 rudal balistik, termasuk delapan rudal balistik antarbenua. Jumlah itu jauh melebihi rekor tahunan sebelumnya, yaitu 25 kali.

AS dan dua sekutu dekatnya, Korea Selatan dan Jepang, pada awal Desember menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Korut atas uji coba rudal balistik antarbenua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) yang dilakukan negara itu bulan lalu.

Akan tetapi, upaya-upaya AS dan sekutunya di Asia itu agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sanksi baru kepada Korut selalu digagalkan Russia dan Tiongkok.

Kedua anggota tetap DK PBB itu selain AS, Inggris, dan Prancis menggunakan hak veto mereka untuk mencegah pengesahan resolusi yang menambah panjang deretan sanksi internasional kepada Korut.

DK PBB sejak 2006 telah menjatuhkan sembilan sanksikepada Korut yang dikaitkan dengan pengembangan senjata nuklir. Sanksi terakhir pada Desember 2017 membatasi impor energi Korut dan melarang ekspor sejumlah komoditas negara itu.

Russia dan Tiongkok berdalih bahwa sanksi baru akan menambah kesengsaraan bagi rakyat Korut. Menurut mereka, sanksi-sanksi yang ada seharusnya dilonggarkan agar pemimpin Kim Jong Un mau kembali ke meja perundingan perlucutan senjata nuklir atau denuklirisasi.

Jika pada resolusi-resolusi DK PBB sebelumnya kelima pemegang hak veto kompak menjatuhkan sanksi, kenapa kali ini tidak?

Sejak invasi Russia di Ukraina pada Februari lalu, peta geopolitik dunia seperti kembali ke era Perang Dingin (1947-1991) ketika dua kekuatan besar AS dan Uni Soviet (kini Russia) bersaing menjadi "penguasa dunia".

Invasi tersebut telah menempatkan AS dan sekutunya di satu sisi serta Russia dan "para mitranya" di sisi lain, sehingga tensi politik meningkat dan meluas ke luar Eropa.

Polarisasi itu memengaruhi sikap kedua kubu terhadap konflik di Semenanjung Korea, di mana dua negara serumpun tinggal berdampingan tetapi saling bermusuhan. Korsel dan Jepang merasa khawatir dengan akselerasi pengembangan rudal Korut.

Pada awal November, rudal yang sedang diuji Korut jatuhdi dekat perairan Korsel.