AS Tegaskan Komitmennya Lindungi Korsel setelah "Drone" Korut Langgar Perbatasan
Pesawat tanpa awak
DK PBB sejak 2006 telah menjatuhkan sembilan sanksikepada Korut yang dikaitkan dengan pengembangan senjata nuklir. Sanksi terakhir pada Desember 2017 membatasi impor energi Korut dan melarang ekspor sejumlah komoditas negara itu.
Russia dan Tiongkok berdalih bahwa sanksi baru akan menambah kesengsaraan bagi rakyat Korut. Menurut mereka, sanksi-sanksi yang ada seharusnya dilonggarkan agar pemimpin Kim Jong Un mau kembali ke meja perundingan perlucutan senjata nuklir atau denuklirisasi.
Jika pada resolusi-resolusi DK PBB sebelumnya kelima pemegang hak veto kompak menjatuhkan sanksi, kenapa kali ini tidak?
Sejak invasi Russia di Ukraina pada Februari lalu, peta geopolitik dunia seperti kembali ke era Perang Dingin (1947-1991) ketika dua kekuatan besar AS dan Uni Soviet (kini Russia) bersaing menjadi "penguasa dunia".
Invasi tersebut telah menempatkan AS dan sekutunya di satu sisi serta Russia dan "para mitranya" di sisi lain, sehingga tensi politik meningkat dan meluas ke luar Eropa.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya