AS Segera Umumkan Sanksi Baru Terhadap Junta

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap entitas di Myanmar dalam beberapa hari mendatang. Informasi itu disampaikan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS pada Rabu (22/3).

Berbicara kepada wartawan di Jakarta, Penasihat Kementerian Luar Negeri AS, Derek Chollet, mengatakan sanksi itu akan mempersulit junta di Myanmar untuk menghasilkan pendapatan guna membeli senjata.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan tekanan pada junta dan mempersulit mereka untuk menghasilkan pendapatan, yang memicu mesin perangnya," kata Chollet, seraya menambahkan bahwa Myanmar sedang menuju negara gagal di dunia terutama di kawasan jantung Asia tenggara.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pada 2021 dan sejak itu memimpin penumpasan mematikan terhadap perbedaan pendapat, menjebak negara dalam kekacauan.

AS dan negara-negara Barat lainnya telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan anggota junta, badan pemerintah militer, dan perusahaan yang dikelola militer, sebagai upaya untuk mengekang kemampuan mereka untuk mengumpulkan uang.

"Hingga saat ini, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 80 orang dan lebih dari 30 entitas di Myanmar," kata Chollet.

Teruskan Isolasi

Chollet mengatakan bahwa untuk memulai solusi konflik Myanmar, Russia harus berhenti memasok peralatan militer ke junta.

"Salah satu cara yang bisa terjadi adalah jika junta tidak lagi dapat mengimpor senjata dan kami akan membuat langkah yang sangat besar ke arah itu jika Russia berhenti memasok senjata ke Myanmar," kata Chollet.

Chollet pun meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) untuk terus mengecualikan perwakilan politik dari penguasa militer Myanmar di semua pertemuannya.

"Rezim perlu memahami sepenuhnya bahwa selama mereka terus melakukan kampanye brutal terhadap rakyat mereka sendiri, mereka akan menanggung akibatnya, dan itu akan mencakup isolasi lebih lanjut dalam komunitas internasional," tutur dia.

Asean saat ini melarang para pemimpin junta dari pertemuan tingkat tinggi, tetapi menolak untuk menjatuhkan sanksi dan mengesampingkan pengusiran Myanmar dari blok regional beranggotakan 10 negara itu. ST/I-1