AS Beri Sanksi Tiga Pejabat Iran

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat keamanan Iran terkait hak asasi, ungkap Departemen Keuangan AS. Lembaga itu mengutip tindakan keras Iran yang berkelanjutan terhadap para demonstran di daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Kurdi.

Langkah tersebut merupakan sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat sejak demonstrasi pecah di seluruh Iran sebagai tanggapan atas kematian perempuan Kurdi, Mahsa Amini, 22, yang tewas dalam tahanan polisi Iran pada September lalu. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran, sebuah kelompok yang memantau protes, mencatat setidaknya 426 orang telah tewas dan lebih dari 17 ribu orang ditangkap dalam upaya pemerintah Iran menghentikan protes.

Sanksi menarget pejabat-pejabat penting yang terlibat dengan "respons keamanan yang sangat keras" yang digencarkan oleh otoritas Iran terhadap para demonstran di kota-kota Kurdi di wilayah barat laut Iran.

Sanksi dijatuhkan terhadap dua pejabat di Sanandaj: Gubernur Hassan Asgari dan, komandan pasukan penegak hukum kota itu, Alireza Moradi. Menurut Departemen Keuangan, Asgari dan pejabat-pejabat lain telah memberi keterangan palsu tentang penyebab kematian seorang demonstran berusia 16 tahun yang dilaporkan dibunuh pasukan keamanan.

Sanksi juga dijatuhkan terhadap Mohammad Taghi Osanloo. Ia adalah komandan pasukan darat Korps Pengawal Revolusi Islam yang mengawasi kota Kurdi lainnya, Mahabad, di mana pasukan tambahan dikerahkan untuk menanggapi protes, kata Departemen Keuangan.
Sanksi itu berupa pembekuan semua aset di Amerika Serikat dari ketiga orang itu. Selain itu, umumnya warga AS dilarang berbisnis dengan mereka.
Misi Iran untuk PBB di New York belum menanggapi permintaan komentar. Sejauh ini, Iran menolak pemeriksaan catatan HAM-nya. Teheran malah menuduh pemerintah Barat munafik dan menyatakan selama pertemuan PBB bahwa pemerintah telah menunjukkan pengekangan selama protes.

Krisis HAM

Di kesempatan lain, Kepala Dewan HAM PBB Volker Turk mendesak pihak berwenang Iran agar menghentikan penggunaan kekuatan yang "tidak perlu dan tidak seimbang" dalam menghadapi pengunjuk rasa.

Berbicara pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa hari Kamis (24/11), Turk mengatakan Iran sedang dalam "krisis hak asasi manusia yang parah."

Turk menyatakan dukungan bagi investigasi atas penindakan keras terhadap protes yang dimulai dua bulan silam setelah kematian Mahsa Amini, perempuan 22 tahun dalam tahanan polisi.

"Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mengupayakan keadilan atas pelanggaran HAM," kata Turk.

Ia menyampaikan kepada dewan bahwa pihak berwenang telah menggunakan peluru tajam, gas air mata dan pentungan terhadap demonstran, dan bahwa lebih dari 300 orang telah tewas sejak demonstrasi dimulai.

Wakil-wakil Iran di Dewan menyebut perdebatan mengenai investigasi itu memalukan dan begitu mengerikan. SB/VOA/And