Aplikasi "Siskeudes 2.0" agar Pengelolaan Dana Desa Lebih Transparan

Aplikasi ini diproyeksikan sebagai alat bantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa seperti dituangkan dalam nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP dengan Nomor 900/6271/ SJ dan MoU-16/K/D4/2015 yang diteken pada tanggal, 6 November 2015. Nota kesepahaman ini tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mengupas itu lebih lanjut Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa guna aplikasi Siskeudes 2.0?

Tentang Siskeudes ini kan sudah dimulai dari tahun 2015, boleh tahu sudah seberapa banyak yang mengimplementasikan aplikasi ini? Data per 31 Desember 2017, Siskeudes sudah diimplementasikan pada 33 provinsi 413 kabupaten atau kota yang tersebar di 64.765 desa atau sekitar 86,39 persen dari total desa di seluruh Indonesia.

Tapi, kenapa ada perubahan aplikasi?
Halaman Selanjutnya....