APBN Responsif terhadap Covid-19

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan APBN merupakan instrumen yang responsif dalam menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"APBN itu walaupun diatur dalam undang-undang, fleksibilitas dan responsiveness tetap diharapkan. Situasi seperti Covid di mana tekanan begitu luas sangat berat dan dalam, maka instrumen yang diharapkan dan menjadi satu-satunya yang efektif adalah APBN," kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook, Rabu.

Sri Mulyani menyampaikan pelebaran defisit bergerak dinamis mengikuti situasi pandemi, pergerakan ekonomi, serta respons kebijakan. Pada 2020 defisit menjadi 6,14 persen setelah direvisi berulang kali dari rencana awal sebesar 1,76 persen.

Begitu juga dengan defisit 2021 yang disepakati menjadi 5,7 persen dari yang awalnya pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebesar 3,21 hingga 4,7 persen.

"Waktu itu kita membayangkan 2021 recovery yang nonstop, kuat, tidak ada yang disebut Alfa dari UK dan Gama, Delta. Ini semuanya yang kemudian harus kita masukkan di dalam respons tahun 2021 sehingga kelihatan waktu kita bahas dengan DPR kita setuju dengan defisit 5,7," ujar Sri Mulyani.
Halaman Selanjutnya....