APBD Jangan Dipakai untuk Pilkada

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pemerintah telah meminta KPU memperbaiki teknik penormaan menyangkut partai yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu.

" Ini agar bagian pengaturan yang mengatur tentang partai yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu dan bagian yang mengatur syarat dan verikasi partai yang belum pernah diverifikasi sebagai calon peserta pemilu," katanya. Menurut Bahtiar, teknik penormaan antara partai yang otomatis lolos ke pemilu dan yang harus menjalani verifikasi dibedakan.

Ini agar mudah mudah dipahami. Selain itu juga perlu diperhatikan masalah efisiensi anggaran dalam verifikasi partai politik. Pemerintah sudah meminta KPU melibatkan Kemendagri. Kemenkumham dan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan verifikasi.

"Karena sebenarnya data dasar partai politik sudah ada pada pemerintah dan Pemda walau nanti keputusannya tetap KPU. Apalagi 12 partai politik yang telah lulus tersebut setiap tahun selalu memperbaharui datanya sebelum diberikan bantuan partai," ujarnya. Bagi partai yang telah lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya, lanjut Bahtiar, cukup KPU meminta data kepada DPP partai bersangkutan.

Misalnya saat mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Komisi pemilihan bisa meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tahapan pemilu tanpa verifikasi lagi. " Perlu dicatat verifikasi partai politik itu juga perlu dana besar. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya efisien angaran namun tujuaan tetap tercapai," katanya.
Halaman Selanjutnya....