APBD Jangan Dipakai untuk Pilkada

Jakarta-Kepala daerah yang hendak maju lagi dalam pemilihan, diingatkan untuk tak memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada. Semua kontestan, harus bersaing fair. Jangan sampai pula, menggunakan fitnah untuk menyerang pesaing. "Kepala daerah yang mau maju lagi jangan menggunakan APBD, harus terbuka harus fair.

Adu program adu konsep dengan semua calon jangan sampai memanfaatkan komen saling fitnah saling menjatuhkan tanpa didukung data-data yang benar ini sudah menyakut nama baik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (1/9). Menurut Tjahjo, ketika fitnah sudah bermain dalam kontestasi, demokrasi akan terganggu.

Karena itu ia berharap, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, bisa memuat aturan yang bisa membuat jera kontestan yang memanfaatkan fitnah. "KPU dan Bawaslu, mudah- mudahan menyelipkan peraturan yang dia berani mengambil tindakan terkait dengan diskualifikasi pasangan calon, baik calon Pilkada, DPR, DPD, Pileg, Pilpres kalau dalam kampanyenya menggunakan pola-pola fitnah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini," tuturnya.

Yang pasti, lanjut Tjahjo, menyebarkan ujaran kebencian bisa menganggu tatanan. Hubungan antar warga bisa terganggu. Bahkan jalannya pemerintahan juga bisa terhambat. Tingkat kepercayan bisa runtuh, gara-gara fitnah. Tjahjo contohkan fitnah kepada presiden sangat luar biasa sekali.

"Perorangan, lembaga, apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan baik diputarbalikan, termasuk juga urusan Pilkada jangan sampai ke Pileg dan Pilpres justru membuat fitnah," kata dia. Membangun demokrasi harus dengan sehat. Mesti berlomba dan bersaing dengan dewasa. Adu program dan ide yang harus di kedepankan.
Halaman Selanjutnya....