Aparat Hukum Tak Bisa Pidanakan Komisioner KPU

JAKARTA - Para pegiat kepemiluan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap KPU yang secara konsisten menjalankan wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu, sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pemilu dengan tidak memasukkan Oesman Sapta Odang ke dalam Daftar Calon Tetap DCT) calon anggota DPD yang malah melaporkan Komisioner KPU ke Bareskrim Polri.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan, upaya seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melaporkan komisioner KPU kepada kepolisian bukan tidak mungkin merupakan bentuk kriminalisasi penyelenggara negara. Titi menilai, pada dasarnya komisioner KPU tidak dapat dikenakan tindak pidana karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak ada langkah lain selain KPU mematuhi konstitusi," ujar Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (23/12).

Menurutnya, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena sifat putusan final itu, maka tidak terdapat jalan lain kecuali KPU harus menjalankan putusan MK.

Sedangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 79/PUU-XV/2017, setiap individu atau lembaga negara yang tidak menjalankan putusan MK dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut putusan tersebut, Putusan MK adalah putusan final and binding serta bersifat deklaratif, yang jika mengabaikan segala sesuatu yang menjadi hukum yang seharusnya maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Halaman Selanjutnya....