Antonius Benny Susetyo: Politik Dinasti Menghambat Proses Demokrasi dan Pemilu yang Bermutu

JAKARTA - Doktor Ilmu Politik Antonius Benny Susetyo menegaskan politik dinasti telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia. Praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo dalam paparannya pada Seminar Nasional Efek Dinasti Politik yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (5/10).

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Ciputat itu, Benny Susetyo mengungkapkan bahwa politik dinasti, di mana anggota keluarga atau keturunan politisi mendominasi panggung politik, telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia.

"Praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik," tegasnya.

Lebih lanjut, Benny Susetyo menjelaskan bahwa dinasti politik juga mengancam etika dalam politik di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pemberian jabatan atau posisi politik kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka sering kali mengorbankan prinsip meritokrasi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik Ini, menurutnya, melemahkan fondasi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kemampuan dan integritas.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan perlunya gerakan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menolak dinasti politik yang dapat menghambat dan mematikan proses demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, jelas Ray Rangkuti, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses politik, memantau tindakan politisi, dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Ia meyakinkan bahwa hanya dengan partisipasi aktif dari masyarakat, negara dapat memerangi politik dinasti dan memperkuat demokrasi.

Adapun akademisi dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menggambarkan perlunya regulasi yang tegas untuk mencegah berkembangnya politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, tanpa aturan yang kuat, praktik politik dinasti akan terus merajalela dan merongrong sistem demokrasi.

Bivitri Susanti menegaskan pentingnya transparansi dalam proses politik, termasuk pemilihan calon dan pemberian jabatan politik. Regulasi yang ketat, katanya, adalah salah satu langkah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap politik.

Diskusi kebangsaan yang dihadiri lebih dari 100 orang civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah ini diharapkan politik di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, demokratis, dan berintegritas, menghadapi pemilu 2024.