Anies Minta Nasihat KPK Ambil Alih Kelola Air

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan kedatangan Tim Tata Kelola Air yang dibentuknya ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan nasihat hukum terkait pengambilalihan pengelolaan air dari swasta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Intinya, kita ke KPK dalam rangka mendapatkan nasihat hukum agar kita bisa melangkah dengan benar, supaya pengambilalihan pengelolaan air dari swasta ke pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum," kata Anies, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5).

Dengan harapan negara tidak dirugikan dan warga diuntungkan. Seperti diketahui bahwa sejak 1997 pengelolaan air di DKI Jakarta diserahkan kepada swasta.

Pada tahun 1997 warga yang mendapatkan akses air sebesar 45 persen, namun tahun 2019 baru tercapai 60 persen. Pengelolaan air saat ini melibatkan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Artinya, dalam waktu 22 tahun hanya tambah 15 persen. Sebenarnya, perjanjiannya dalam waktu 25 tahun bisa mencapai angka 80 persen, namun tidak tercapai dan jauh dari target.
Halaman Selanjutnya....