Anggota DPR: Di Kaltim, Anggaran MBG Rp10.000 per Porsi Tidak Cukup

JAKARTA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp10.000 per porsi dinilai tidak mencukupi untuk wilayah Kalimantan Timur.

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satunya kondisi geografis, seperti Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak daerah terpencil. Hal ini menyulitkan akses ke layanan makan bergizi.

Selain itu, Syafruddin juga menyoroti masalah harga. Pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, yang menurutnya tidak mencukupi untuk daerah tersebut.

 "Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000," kata Syafruddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/1).

Menurutnya, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang signifikan. Sehingga, dalam konteks itu, Politisi Fraksi PKB ini mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dapat diserahkan kepada pihak TNI, yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah ini.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar program MBG ini tepat sasaran dan menegaskan pentingnya monitoring agar program tersebut mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA.

 "Saya berharap agar program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kalimantan Timur," tegasnya.

Syafruddin juga menyatakan perlu ada diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan anggaran. Ia mencatat di beberapa daerah di Kaltim, Program MBG masih beroperasi dengan anggaran Rp10.000 per porsi, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan keadaan ini kepada pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat.

Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat bahwa mereka terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. "Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi," ujarnya.