Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp125,2 Triliun, Kementerian PUPR Akan Fokus ke Kegiatan Ini

JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 disetujui Komisi V DPR RI sebesar 125,2 triliun rupiah. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/ Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis (8/9).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran (TA) 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," kata Menteri Basuki di Jakarta, Kamis (8/9).

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar 41,9 triliun rupiah antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel dan DI Baliase di Sulsel, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan. Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar diantaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng),DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel) dan DI Saddang (Sulsel).