Masalah Sanitasi Harus Dibereskan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah dan pengelola air minum melakukan brainstorming tentang reformasi kelembagaan (institutional reform). Langkah tersebut sebagai bagian untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan kondisi Indonesia saat ini sama seperti situasi di Portugal pada 30 tahun lalu ketika layanan sanitasi kurang dari 15 persen dan pasokan air kurang dari 50 persen. Untuk itu, diperlukan kerja ekstra untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sektor air.

"Tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa begini-begini saja. Pembangunan infrastruktur bisa kita lakukan cepat, tetapi kuncinya adalah institutional reform yang harus kita sepakati bersama. Sekali lagi kuncinya satu, yaitu reformasi kelembagaan," tegas Basuki dalam special session World Water Forum ke-10 di Bali, Kamis (23/5).

Dikatakan Menteri PUPR, terdapat tantangan dalam pengelolaan air minum. Pertama terbatasnya anggaran terbatas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat. Kedua, kapasitas kelembagaan di mana 136 dari 393 BUMD air minum yang berkinerja kurang sehat.

Untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SGDs) dan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Halaman Selanjutnya....