Anggaran Sektor Riil Minim, Daya Beli Melemah

JAKARTA - Melemahnya daya beli masyarakat belakangan ini, antara lain ditandai dengan penurunan penjualaan ritel, terutama disebabkan terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan sektor riil.

Padahal, pembangunan sektor riil berpotensi menghasilkan dampak pengganda atau multiplier effect yang besar pada penciptaan lapangan kerja sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mendongkrak daya beli.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan akar permasalahan dari menurunya daya beli masyarakat ini adalah minimnya dana APBN untuk pembangunan sektor riil.

Bahkan, pemangkasan demi pemangkasan anggaran pemerintah terus dilakukan sejak 2014. "Akibat pemangkasan anggaran tersebut, roda ekonomi menjadi seret. Kalau belanja terus dipotong pasti berimplikasi pada tingkat daya beli masyarakat.

Karena pendapatan masyarakat berkurang. Itu kalau dari faktor belanja pemerintah," kata dia, di Jakarta, Senin (10/7). Menurut Bhima, perbaikan pendapatan masyarakat menjadi kunci untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah melemah.

Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan anggaran pembangunan sektor riil, seperti sektor industri khususnya yang berorientasi ekspor.

"Kalau trennya membaik maka dampak ke daya beli bisa naik, tapi kalau yang terjadi sebaliknya bisa menurunkan daya beli," jelas dia.

Selain itu, imbuh dia, daya beli di sektor produktif seperti pertanian dan perikanan juga harus dijaga. "Jangan sampai harga pembelian pangan di level petani terlalu murah sehingga merugikan petani," ujar Bhima.

Menurut Bhima, penurunan daya beli masyarakat berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena kontribusi konsumsi masyarakat, yang selama ini menopang pertumbuhan, akan menyusut.

"Jadi, kita tidak bisa happy karena 57 persen (konsumsi masyarakat) anjlok. Konsumsi terus menurun sejak 2016. Ini warning, lampu merah," tegas dia.

Dia pun memaparkan solusi dari melemahnya daya beli adalah menggiatkan lagi industrialisasi yang menghasilkan banyak manfaat, mulai dari penerimaan negara hingga pendapatan masyarakat.

"Sayangnya, pertumbuhan industri masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti ada yang salah dengan industrialisasi." tukas Bhima.

Ritel Mengeluh

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada Lebaran tahun ini.

Penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan tahuntahun sebelumnya. "Ukurannya memang pada saat hari raya Idul Fitri.

Hampir semua pengusaha mengeluh ada penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu," kata Hariyadi. Dia mencontohkan, untuk produk batik, pengusaha menyatakan bahwa penjualan mengalami penurunan hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu.

"Mereka mengeluhkan, ini baru pertama kalinya drop sekali," ungkap dia. Turunnya daya beli, menurut Hariyadi, terjadi karena menyusutnya tenaga kerja formal.

Menurut data Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, kata Hariyadi, surplus antara peserta yang masuk dan yang keluar kecil, di bawah 20 ribu per April 2017.

"Kalau jumlah angkatan kerja baru adalah dua juta orang lebih, berarti kecil sekali penyerapannya. Ini harus diperhatikan pemerintah.

Kalau terjadi penyusutan jumlah pekerja formal, otomatis daya beli terpengaruh karena relatif yang punya daya beli besar adalah pekerja formal," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan melemahnya daya beli tersebut salah satunya terlihat dari laju inflasi pada 2016 yang mencapai titik terendahnya dalam satu dekade terakhir.

"Mungkin ini masih merupakan imbas dari pelemahan ekonomi pada 2014-2016 karena komoditas dan ekspor yang melemah," kata Sri Mulyani, belum lama ini. ahm/SB/WP