Anggaran Penanganan Stunting di Pusat dan Daerah Harus Selaras

JAKARTA - Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penurunan angka stunting harus dilakukan melalui gerakan bersama yang multidimensi yang ditopang kebijakan politik dan anggaran pemerintah yang tepat.

Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Salah satu ciri bayi yang mengalami stunting yaitu tinggi badannya saat berusia 4 bulan baru mencapai 50 cm.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan sebenarnya dengan sumber daya yang ada, tantangan yang disampaikan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, agar tidak ada lagi angka stunting dalam 13 tahun ke depan bisa dilakukan pemerintah.

"Harus bisa, upaya yang perlu dilakukan adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam gerakan bersama multidimensi (ekonomi, sosial, budaya, dll), dengan melibatkan para pakar dan civitas akademika kampus guna merumuskan strategi untuk mencegah dan mengatasi stunting," kata Awan.

Gerakan tersebut tidak bisa berjalan sendiri dan perlu didukung pembiayaan dan politik anggaran yang selaras baik di tingkat pusat dan daerah hingga perdesaan.

"Jangan sampai anggaran stunting habis di perjalanan dinas seperti yang disampaikan Presiden, beberapa waktu lalu. Anggaran harus tepat sasaran dan efektif sesuai tujuan mencegah dan mengatasi stunting," tegasnya.

Bukan hanya soal anggaran, diversifikasi pangan juga perlu didorong. "Revitalisasi kearifan lokal dan pangan lokal juga menjadi penentu mengatasi stunting," kata Awan.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menantang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan angka stunting menjadi 0 persen, dalam rentang waktu 13 tahun ke depan.

Megawati dalam acara Penghargaan Penggerak Cegah Stunting awal pekan ini mengatakan, hal itu menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai bonus demografi Indonesia menuju negara maju.

"Ayo Pak Hasto (Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN). Sekarang berapa jumlahnya persentase stunting? 21,6 persen kan. Dalam 13 tahun, bisakah jadi 0 persen? Ayo, ini tantangan loh," kata Megawati.

Dia pun meminta semua pihak untuk bekerja dan bergotong royong agar angka stunting nol persen itu bisa tercapai. Hal itu penting karena kemajuan sebuah bangsa bisa terwujud lewat sumber daya manusia yang unggul.

"Coba bayangkan. Jadi kapan kita mau maju, kapan? 13 tahun loh adik-adik," kata Megawati kepada audiens yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa.

Dua Ribu Hari Pertama

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga menyinggung soal program BKKBN untuk mencegah stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Program itu, jelasnya, bisa dikembangkan menjadi 2.000 hari pertama. Sebab, memonitor tumbuh kembang anak agar tidak stunting perlu diperhatian lebih detail. "Saya hitungnya itu kalau Pak Hasto bilang dari jadi 1.000 hari (HPK), kalau saya dari jadi 2000 hari. Supaya apa, saya bisa lihat monitoring, oh ini anak koyo opo," kata Megawati.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, baru-baru ini menyatakan Indonesia bakal sulit menjadi negara yang kuat apabila persoalan stunting belum teratasi.

"Untuk mewujudkan semua itu, perlu pemenuhan gizi yang optimal sejak dini. Edukasi ini perlu ditanamkan kepada para mahasiswa sehingga masalah stunting dapat diantisipasi," kata Muhadjir.