Anggaran Desa Masih Rawan Dikorupsi

Sementara sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih terdapat celah untuk melakukan korupsi. Bidang sosial kemasyarakatan seperti dana bantuan bencana berpotensi dikorupsi seperti proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Lombok yang melibatkan anggota DPRD Mataram.

Selain itu, kasus pungutan liar yang terjadi di Banten juga terkait dengan jenazah korban pascatsunami.

Berdasarkan provinsi tempat terjadinya korupsi, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memiliki kasus korupsi, yaitu 52 kasus dengan jumlah tersangka 135 orang dengan kerugian negara 125,9 miliar rupiah, Jawa Tengah dengan 36 kasus dan 65 tersangka serta kerugian negara 152,9 miliar rupiah serta Sulawesi Selatan sebanyak 31 kasus dan jumlah tersangka 62 orang dengan nilai kerugian negar 74,5 miliar rupiah.

Provinsi lain yang juga memiliki banyak kasus korupsi adalah Jawa Barat sebanyak 27 kasus, Sumatera Utara 23 kasus, Aceh 22 kasus, Bengkulu 16 kasus, Jambi 15 kasus, dan Kalimantan Tengah sebanyak 15 kasus.

Sekitar 89 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah, yaitu di tingkat provinsi 20 kasus, kabupaten 170 kasus, kota 48 kasus dan desa 104 kasus. eko/E-3