Anggaran Dana Desa Naik Drastis Hingga Rp8 Miliar per Desa

Jakarta – Pemerintah berencana meningkatkan alokasi Dana Desa sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa naik antara 6 hingga 8 miliar rupiah per tahun per desa, seiring dengan berjalannya program makan bergizi gratis (MBG).

"Dana desa kita punya (saat ini) 1,1 miliar rupiah per desa per tahun tapi sekarang ada makan bergizi gratis, kita bisa naikkan mungkin 6 -8 miliar rupiah per desa," kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).

Seperti dikutip dari Antara, Luhut berharap dengan adanya penambahan dana desa, dapat membuat perputaran ekonomi di level desa lebih efisien serta menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat.

"Bisa anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditopang dengan hal ini. Karena perputaran ekonomi di desa tentu menjadi lebih efisien," kata dia pula.

Lebih lanjut, ia mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mengingat program tersebut menyasar sekolah di 74 ribu desa di Tanah Air.

"Banyak orang yang tak memerhatikan karena pada dasarnya MBG ini turut membantu mewujudkan kesetaraan, karena mencakup 74 ribu desa," katanya.

Dugaan Penyelewengan

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebutkan bahwa kenaikan ini akan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap desa, jumlah penduduk, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

Yandri memastikan oknum-oknum kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

 "Jadi kami serius. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Kami minta ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali, apalagi dana desa ini akan turun ke desa-desa, transfer dari Kementerian Keuangan, kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak," kata Yandri beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penindakan tegas itu harus dilakukan guna memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi kepala-kepala desa yang lainnya agar benar-benar memanfaatkan dana desa secara baik demi menyejahterakan masyarakat desa dan membangun Indonesia.