Ambang Batas Capres Nol Persen Justru Bisa Bermasalah
Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati
Apabila sekadar wacana tetapi secara praktik sulit dilakukan, menurut dia, tentu akan menyulitkan proses demokrasi. "Kalau soal poin-poin besar demokrasi pasti semua setuju, partisipasi semua orang setuju, kontestasi sebagai pilar demokrasi yang equal, adil pasti semua orang setuju, tetapi bagaimana untuk menerjemahkannya dalam praktik bertata negara, dalam praktik pemilu, itu yang kemudian menjadi banyak sekali perdebatan," ujar dia.
Mada mengatakan wacana soal ambang batas atau presidential treshold sudah lama berkembang, bahkan banyak pihak beberapa kali melalui Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terkait UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi MK selalu saja menyampaikan jawaban bila legal standing terkait perubahan UU tersebut berada di DPR sebagai lembaga yang memiliki ruang terbuka untuk menafsirkan.
Namun demikian, kata dia, sejauh ini dari legal formal UU nomor 7 tahun 2017 tampaknya tidak akan direvisi atau diamendemen oleh fraksi-fraksi di DPR.
Belum Ada Tanda
Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku belum ada tanda-tanda dirinya akan ditunjuk sebagai bakal calon presiden dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "(Saya) Belum ditunjuk, belum ada tanda-tanda juga," kata Puan di sela-sela Festival Bakar Ikan Nusantara, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya