Alokasi Anggaran untuk Perubahan Iklim Masih Terbatas

JAKARTA - Pemerintah mengakui upaya mengembangkan energi hijau masih terbatas terutama dari dukungan pembiayaan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana yang dialokasikan untuk climate change atau perubahan iklim, baru mencapai 86,7 triliun rupiah atau 4,1 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Climate Change Challenge di Jakarta, Jumat (11/6) mengatakan pemerintah terus berupaya memobilisasi berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam komitmen climate change, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat melalui waste management dan kebiasaan dalam menggunakan energi termasuk mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.

Upaya melibatkan pihak swasta itu karena berdasarkan laporan Second Biennial Update Report 2018, Indonesia membutuhkan dana 247,2 miliar dollar AS atau 3.461 triliun rupiah untuk memenuhi target Perjanjian Paris atau Paris Agreement. "Setiap tahun paling tidak 266,2 triliun rupiah, ini angka yang lebih besar dibanding untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang kesehatan sebesar 172 triliun rupiah," kata Menkeu.

Kendati demikian, dia mengatakan pemerintah serius dengan komitmen climate change dengan menjadikan 11 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 kota untuk memahami isu dan menjadikan isu climate change sebagai prioritas. Pada 2021 pemerintah kembali menambah enam daerah untuk ikut terlibat dalam program regional climate budget tagging tersebut.

"Kita berharap seluruh daerah akan mengikutinya. Ini akan memberikan double power dari APBN dan APBD dalam menangani isu perubahan iklim," jelas Sri Mulyani.
Halaman Selanjutnya....