Aksi Pencegahan Korupsi Jangan Seremonial

Aksi DTKS yang dipadankan dengan NIK tersebut, kata Jaleswari, telah menjadikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ganda, dan berdampak pada efisiensi keuangan negara untuk program perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS kesehatan. Masing-masing dari aksi tersebut telah menghasilkan efisiensi setara 1,79 triliun dan 672 miliar rupiah.

Jaleswari juga menjelaskan aksi reformasi perizinan dan birokrasi di pelabuhan yang dilakukan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan juga sudah mulai berdampak.

Menurut dia, sistem digitalisasi untuk tata kelola sistem trucking, single billing, bongkar muat, dan pengawasan, telah mempercepat waktu sandar (port stay) dari 3 hari menjadi 1 hari di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon, dan Tanjung Priok. "Proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya delapan hingga 10 TEUs/crane per jam, menjadi tiga puluh lima hingga empat puluh TEUs/crane per jam," kata dia.

Dengan hasil itu, menurut Jaleswari, Tim Nasional Pencegahan Korupsi harus lebih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam mengevaluasi dampak dan komunikasi publik terkait pencegahan korupsi. "Dan yang tak kalah penting bekerja sama dengan media massa sebagai mitra strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi kita," ujar dia.