Aksi Pencegahan Korupsi Jangan Seremonial

JAKARTA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar aksi pencegahan korupsi harus lebih terasa dampaknya dan tidak hanya seremonial.

"Presiden telah menginstruksikan bahwa aksi pencegahan korupsi ke depan harus terasa aksinya dan tidak seremonial," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (20/12), terkait peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024.

Jaleswari mengatakan aksi pencegahan korupsi juga harus mudah dipahami masyarakat dan terasa kuat kebaruannya.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi pada Selasa di Jakarta meluncurkan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024, menyusul berakhirnya pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022. Sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), aksi pencegahan korupsi disusun setiap dua tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

Timnas PK beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Halaman Selanjutnya....