Aksi Massa Ancam Stabilitas Global

Oleh Poltak Partogi Nainggolan, PhD

Situasi dunia sepanjang tahun 2019 diwarnai aksi massa atau unjuk rasa di berbagai negara. Demonstrasi sebagai refleksi perasaan, pendapat, serta pernyataan sikap warga memang hak dasar atau asasi yang dilindungi Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang diadopsi di Paris tahun 1948.

Aksi ini makin banyak terjadi di berbagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Kasus Hong Kong, misalnya, menandai unjuk rasa fenomenal anak-anak muda milenial yang tidak kenal takut menentang tekanan elite politik domestik dan rezim otokrasi Beijing.

Protes massa tokoh belasan tahun, Joshua Wong dan Agnes Chow, sejak RUU Ekstradisi yang akan mengirim tertuduh kriminal diadili di daratan dibahas di parlemen Juli 2019.

Di Eropa, protes massa kelompok "Gillets Jaunes" menarik warga Prancis ke jalan-jalan dari November 2018 hingga sekarang. Protes massa yang terjadi hampir setiap minggu dan semula berlangsung tertib ini lalu menjadi bentrokan serius. Banyak aksi pembakaran di Paris dan kota-kota besar lain.

Di Prancis, protes massa didukung luas kelas menengah karena kebijakan finansial pemeritah menguntungkan kelompok kaya dan menyuramkan masa depan generasi muda. Di belahan dunia lain, Amerika Latin, protes massa menjadi penyakit menular tidak hanya bagi rakyat Mexico di utara, namun juga Venezuela dan Bolivia, di selatan.

Salah kelola negara serta praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berujung pada krisis ekonomi politik berkepanjangan, telah menyebabkan rezim nasional, bahkan yang kencang dengan kampanye sosialismenya dan kehilangan dukungan. Di Cile, demonstrasi yang dipicu kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen berhasil menarik sejuta orang.

Alasan orang demonstrasi beragam. Dari berbagai aksi, keresahan yang terakumulasi kontinu tanpa perhatian dan solusi pemerintah bermula dari individu-individu kemudian meluas. Aksi represif aparat keamanan dan keberanian pengunjuk rasa Hong Kong melumpuhkan salah satu pusat finansial dunia itu.

Massa menggunakan panah, bom molotov, serta berani merebut senjata aparat. Amerika pun mengecam respons aparat Hong Kong yang eksesif. Beijing lalu mengeluarkan peringatan keras kepada AS agar menghentikan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Padahal, pemerintah dan parlemen Hong Kong telah menarik RUU Ekstradisi yang memicu persoalan. Perhatian Dunia Gelombang demonstrasi yang melumpuhkan Hong Kong menyita perhatian dunia.

Tiongkok mengecam diplomat Inggris dan AS untuk tidak intervensi. Presiden Trump mengingatkan Beijing menghormati hak demokrasi warga. Senat AS pun telah mengeluarkan RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong, yang bisa mengenakan sanksi kepada pejabat Tiongkok dan merusak prospek hubungan bilateral.

Kekhawatiran warga pada Beijing yang tidak melindungi prinsip "satu negara dua system" menjadi penyebab aksi protes tiada henti. Di Timur Tengah, "Arab Spring I" tahun 2010 kembali menghadapi tantangan. Di Lebanon, rezim hasil pemilu demokratis di bawah Saad Hariri mengalami tekanan hebat karena janji pemilu yang tidak memberi masa depan rakyat. Krisis keuangan, pajak naik, kemiskinan meluas dan pengangguran berhasil mempersatukan rakyat Lebanon yang majemuk dalam agama dan ideologi.

Mereka sukses memaksa mundur Hariri yang kurang setahun memerintah. Di Irak, krisis sosial ekonomi serupa telah memicu warga di berbagi kota turun ke jalan. Sedangkan Iran yang semula tampak damai, kini dilanda demonstrasi di seluruh negeri akibat kenaikan harga dan penjatahan BBM.

Demonstrasi telah menyebabkan 106 warga tewas, di sela-sela laporan 200 warga terbunuh. Sektarianisme telah kehilangan daya tariknya, tidak hanya di Lebanon, namun juga di Irak. PM Mahdi terprovokasi bertindak melampaui batas sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan, dan 400 lebih warga tewas.

Kini dia mau mengikuti mitranya di Lebanon untuk mundur. Di Iran, rezim mullah bertindak represif pada pendemo, sehingga AS mengutuk Iran atas penggunaan senjata mematikan dan pembatasan internet. Jerman pun mengingatkan Iran agar menghormati aksi protes. Sebaliknya, pemerintah Iran menuding AS berpihak pada perusuh yang telah melakukan konspirasi.

Apakah sukses Arab Spring I akan berakhir total seperti di Tunisia dan Mesir? Ataukah memotivasi muncul kembali Arab Spring II seperti di Lebanon dan Irak? Rezim Venezuela dan Cile masih bisa bertahan dengan segala cara, meskipun telah mengalami tekanan dan kehilangan kredibilitas internasionalnya. Di Bolivia aksi protes telah mengakibatkan jatuhnya rezim, terlepas dari adanya intervensi militer. Eva Morales, Presiden Bolivia, pengusung sosialisme a la Chavez, terpaksa mengungsi ke Meksiko.

Sedangkan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, masih bertahan dari tekanan kuat demonstrasi dan internasional, terutama AS. Demikian pula dengan Sebastian Pinera, Presiden Cile, melalui solusi brutal aparatnya yang menimbulkan kecaman internasional. Sejuta massa turun ke jalan menentang kebijakan Pinera yang korup dan keliru, sejak Chile kembali ke demokrasi tahun 1990.

Unjuk rasa telah memunculkan kekhawatiran PBB yang misinya mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia. PBB terhitung jarang mengungkapkan keprihatinan atas berbagai aksi demonstrasi. Sekjen PBB, Gutteres, menyerukan pemerintah di dunia peduli dengan kontrak sosial dengan warga. Ia menyerukan aspirasi rakyat pendemo di berbagai belahan dunia didengar para penguasa agar terhindar dari defisit kepercayaan.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, dia mengingatkan dampak globalisasi, serta perkembangan teknologi dan industri 4.0 kepada masyarakat dunia, akibat berbagai disrupsi. Gelombang demonstrasi Hong Kong hingga Santiago telah mempengaruhi stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan investasi global.

Para pemimpin harus segera menyadari keadaan buruk ini, guna meningkatkan komitmen untuk melindungi penyampaian ekspresi secara bebas. Indonesia sendiri harus dapat memetik pelajaran dari maraknya aksi protes warga di berbagai negara dan runtuhnya rezim-rezim yang tidak mau peduli. Pemerintah, perlu memperhatikan peringatan PBB mengenai evaluasi kebijakan yang tidak relevan dan konsisten dengan kebutuhan rakyat serta kontrak sosial.

Dampak globalisasi yang cepat dengan disrupsinya yang hebat di mana-mana harus diperhatikan agar tidak memperparah resesi ekonomi. Pemerintah, sebagai konsekuensinya harus lebih sensitif terhadap kesulitan rakyat yang belakangan meningkat. Permintah mesti berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan salah kelola negara dan berbagai praktik KKN yang telah memicu demo di berbagai negara.

Penulis Profesor Penelitioltak Partogi Nainggolan, PhD