ADB Berharap Tata Kelola BUMN Ditingkatkan

"Makanya, sering kali terjadi benturan kepentingan antarkementerian dalam pengelolaan BUMN," kata Suhartoko.

Untuk menghindari benturan itu, perlu mereformulasi visi misi BUMN dengan menetapkan rambu-rambu tertentu, baik secara sosial maupun keuangan agar tidak melenceng dari visi dan misinya.

Isinya Pejabat Pensiunan

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Wasiaturrahma, mengatakan agar kontribusi BUMN lebih optimal maka harus dikelola secara profesional.

"Pada umumnya tata kelola BUMN selama ini sangat buruk karena isinya kebanyakan pejabat-pejabat pensiunan yang tidak ahli investasi sehingga banyak yang merugi. Ke depan harus dikelola profesional oleh ahli investasi, bukan pensiunan pejabat yang menghabiskan modal buat gaji mereka," pungkasnya.