ADB Berharap Tata Kelola BUMN Ditingkatkan

"Pengelolaan kedua jenis BUMN tersebut harus berbeda dan direncanakan dengan baik," katanya.

Langkah ketiga, lanjutnya, yakni memperbarui Undang- Undang (UU) BUMN untuk memastikan bahwa kerangka regulasi BUMN secara keseluruhan lebih efektif.

"Saya tahu Kementerian BUMN terus bekerja untuk mengimplementasikan reformasi dari peta jalan atau roadmap, tetapi mungkin ada baiknya juga meninjau kembali UU BUMN," tuturnya.

Tinjauan tersebut agar BUMN dapat diperkuat lebih lanjut dan melembagakan reformasi yang sedang dilaksanakan pemerintah.

Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan keberadaan BUMN selain memiliki fungsi sosial dengan misi tertentu yang menimbulkan konsekuensi biaya, juga mempunyai fungsi keuangan sebagai penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Halaman Selanjutnya....