Ada Sanksi bagi Pemberi Data yang Salah untuk Subsidi Gaji

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja memberikan data yang sebenar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi bagi yang tidak melakukannya.

"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan," kata Menaker dalam konferensi pers virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di Jakarta, Selasa (8/9).

Menaker menegaskan ketentuan sanksi jika memberi informasi yang tidak benar itu sudah tertuang dalam Pasal 8 di Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Tak Penuhi Syarat

Selain itu, Ida mengingatkan kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU), tapi tetap menerimanya wajib untuk mengembalikan subsidi tersebut kepada kas negara.
Halaman Selanjutnya....