50 Persen Warga Jakarta Tak Memiliki Hunian

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan 50 persen penduduk Jakarta tidak memiliki hunian, kebanyakan mengontrak atau menyewa.

"Jadi separuh itu kontrak atau nyewa, sementara Jakarta adalah kota yang harga hunian naik terus," kata Anies di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Dia membandingkan warga yang berpenghasilan 7 juta rupiah, yang satu sewa rumah, yang satu kredit rumah setelah sepuluh tahun maka asetnya kekayaannya beda sekali. "Mereka yang punya tanah jauh lebih makmur daripada yang tak punya tanah, yang punya bangunan lebih makmur dari yang tak punya bangunan," kata Anies.

Itulah yang menjadi alasannya untuk ngotot dengan program rumah dengan uang down payment (DP) nol Rupiah, supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial.

"Ini eskalator naik ke situ terbawa ke atas juga. Di jakarta itu separuh warganya tidak terbawa ke atas, yang terbawa yang separuh lainnya. Ini kalau dibiarkan, bom waktu. Nampaknya sederhana keberpihakan itu," kata Anies.

Jakarta seperti juga Indonesia punya masalah ketimpangan karena itu kita ingin berpihak yang jelas. Keberpihakan itu adalah pembeda yang sejak masa lalu digaungkan, katanya.

"Sebagai contoh, mengapa kita membawa program dp nol rupiah? Banyak yang menganggap ini sekadar program hunian. Bukan, karena keduluan programnya rusunawa. Apa yang membedakan, sama - sama rumah, bahkan rusunawa itu biaya bulanannya lebih murah dari pada biaya kredit rumah. Ini soal keberpihakan," kata Anies.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pembangunan Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kopi, Jakarta Timur.
Anies mengatakan Rumah DP nol rupiah akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta

Untuk meringankan pembayaran angsuran atau cicilan kata Anies uang mukanya akan disubsidi melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta "Kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1 persen lalu yang 1 persennya dari kita. Jadi pembiayaan DP nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," kata Anies.

Anies menjelaskan sesuai dengan peraturan tersebut waktu cicilan bisa sampai 20 tahun dan itu sesuai dengan kemampuan keuangan warga Jakarta yang berbeda-beda. Dan nantinya skema ini akan diatur dalam BLUD yang akan diperkirakan selesai April.

emh/Ant/P-5